Alasan Mengapa Bombana di Sulawesi Masuk Wilayah Buton

Sebagian wilayah Buton ada di daratan utama Pulau Sulawesi lengan tenggara. Berbagi tempat dengan Kerajaan Konawe yang merajai hampir semua wilayah daratan. Buton adalah suku yang mendiami sebuah pulau kecil yang terletak di bawah lengan tenggara Sulawesi. Bagaimana Buton bisa masuk sejauh itu?

Terlebih wilayah yang diarsir Buton adalah wilayah yang didiami suku Moronene pemilik Kerajaan Moronene. Tentang bagaimana Moronene masuk menjadi bagian dari wilayah administrasi Buton panjang ceritanya.

Menurut situs resmi Pemkab Bombana ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang memasukkan distrik-distrik di Moronene ke dalam wilayah administrasi Buton. Sebatas itu. Penjelasan lebih jauh soal ini ditemukan dalam cerita rakyat Moronene yang dituturkan turun-temurun ini. 

Terbentuknya Kerajaan Moronene

Kerajaan Moronene dimulai suatu hari di abad ke-9 Raja Luwu Sawerigading menyuruh adik kandungnya, Dendeangi, pergi ke bagian paling selatan jazirah tenggara untuk menandai wilayah kekuasaannya dan membentuk pemerintahan. Ia diminta pula untuk menunjuk beberapa orang yang dipersiapkan menunggu kedatangannya di sana.

Ketika Dendeangi masuk wilayah Moronene, Dendeangi menandai wilayahnya dengan menghentakkan kakinya ke aras batu, kemudian menunjuk orang-orang disekitarnya tanpa bicara, sebagai isyarat  bahwa mereka saksi atas kejadian ini. Batu tersebut sekarang dikenal dengan Batu Lateng'u (lesak ke dalam membentuk cekungan)

Setelah semua pesan yang diperintahkan kakaknya sudah dijalankan, datanglah Sawerigading melantik Dendeangi mokole (raja) pertama  kerajaan Bombana.

Pusat kerajaan terletak di Tangkeno Wawolaesa, yang sekarang berada di daerah Pangkuri, Desa Taubonto. 

Dalam mengelola wilayah yang begitu luas, Kerajaan Bombana kerap mendapatkan ancaman perebutan wilayah kekuasaan dari kerajaan tetangga.

Untuk mentaktis masalah ini, pada masa pemerintahan mokole ke-3, Mokole Nungkulangi, kerajaan dibagi menjadi 3 bagian yang kecil kepada ahli warisnya. Pembagian ini terjadi sekitar abad ke-17.

1. Kerajaan Kabaena diperintah Ratu Indaulu

2. Kerajaan Rumbia diperintah Ratu Tina Sio Ropa.

3. Kerajaan Poleang diperintah Raja Ririsao.

Setelah itu gangguan dapat diatasi. Namun muncul lagi gangguan baru dari bajak laut ganas La Bolontio.

Keintiman Setelah Gangguan Bajak Laut

Ketika masa pemerintahan Mokole Kabaena VII, Mokole Manjawari, terjalin persekutuan antara kerajaan Kabaena dan Buton setelah kemenangan bersama mengusir bajak laut La Bolontio yang kerap mengganggu keamanan perairan Kerajaan Buton dan Kabaena. Berkat kemenangan itu pula, Manjawari diberikan kekuasaan sampai ke wilayah Selayar yang dikenal sebagai Opu Selayar (Pemilik Selayar) oleh Kerajaan Buton, dan diberi gelar Sapati Manjawari (Gelar Patih Pertama Kerajaan Buton).

Kedekatan itu semakin intim saat Manjawari menikahkan anaknya dengan Lakilaponto, Raja Buton. Demikian cerita rakyat Moronene.

Sayembara Kerajaan Buton

Ratusan kilo dari Moronene, saking ganasnya La Bolontio sampai-sampai Kerajaan Buton membuat sayembara siapa yang berhasil membunuh La Bolontio akan diangkat jadi Raja Buton.

Satembara ini sampai juga di telinga Raja Muna ke-7 Lakilaponto dan entah bagaimana dia memutuskan ikut sayembara dan berhasil. 

Dilantiklah dia jadi Raja Buton ke-6 sedangkan kursi kekuasaannya di Muna diberikan kepada adiknya La Posasu menjadi Raja Muna ke-8.

Menurut buku "Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna" ditulis Jules Couvreur, Lakilaponto dan La Posasu adalah anak ke-8 dan ke-9 Raja Muna Sugi Manuru. Mereka bersaudara sebanyak 14 orang, 2 di antaranya perempuan. Setelah Sugi Manuru turun tahta, ia digantikan Lakilaponto. 

Mekar Jadi Kabupaten Bombana

Kantor Bupati Bombana 2023

Tidak seperti kebanyakan daerah nanti keluar Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004, barulah mereka berlomba-lomba mengajukan pemekaran daerah, Perjuangan warga Moronene untuk menjadi daerah otonom sudah dilakukan sejak 1948 di era Soekarno. Baru dua tahun Indonesia merdeka. Ada upaya-upaya selanjutnya yang sangat intens hingga 1965.

Ini tahun terakhir perjuangan pemekaran Moronene terdengar di era Soekarno. Merupakan tahun terjadinya Gerakan 30 September PKI yang menculik dan membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat (AD), sebuah peristiwa yang menandai akhir kekuasaan era Orde Lama. Indonesia kini memasuki orde baru.

Pemekaran kembali diajukan pada 1989 dan alhasil suara rakyat Moronene mulai direspons Pemprov Sultra dengan merencanakan pengembangan Provinsi Dati I Sultra yang dimuat dalam buku Repelita V. Tahun ini adalah tahun jatuhnya kekuasaan Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa. Banyak hal yang berubah setelah ini termasuk regulasi dan kebijakan.

Memasuki atmosfer era Reformasi pada 1999 terbit UU Otoda, membuka luas keran pemekaran daerah. 

Tidak tunggu lama, pada 9 Mei 2000 DPRD Buton mengeluarkan rekomendasi Nomor 91/125/DPRD/2000. Dan hanya 3 tahun setelah itu, akhirnya 18 Desember 2003 lahirlah Kabupaten Bombana setelah perjuangan melelahkan dan penantian panjang selama 55 tahun. (*)