Aura Pena

Kabupaten Muna pada 2007 memekarkan wilayah Buton utara. Tujuh tahun kemudian Kabupaten Buton memekarkan wilayah Muna selatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Begini ceritanya. Sebelum 2007 Buton dan Muna berbagi tempat di wilayah administrasinya. Sebagian wilayah Buton berada di daratan Pulau Muna, yaitu Kecamatan Mawasangka dan Gu. Sebaliknya, sebagian wilayah Muna berada di daratan Pulau Buton, yaitu Kecamatan Wakasusu. Dan tampaknya kedua pihak sepemahaman, baik tutur cerita di Muna maupun di Buton, bahwa pembagian wilayah itu terjadi di era Raja Buton Lakilaponto. Lakilaponto menjadi Raja Buton dengan cara yang unik. Dia pada mulanya adalah Raja Muna ke-7. Entah bagaimana Lakilaponto ikut sayembara Kerajaan Buton, "Barang siapa bisa membunuh bajak laut La Bolontio yang sudah sangat meresahkan kehadirannya akan diangkat menjadi Raja Buton". Dan dia berhasil. Lakilaponto kemudian dilantik jadi Raja Buton ke-6 sedangkan mahkota kekuasaannya di Muna diserahkan pada adiknya, La P

Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, terletak di daratan Pulau Sulawesi di lengan tenggaranya. Provinsi ini terdiri atas 17 kabupaten/kota, kebanyakan justru berada di wilayah kepulauan ketimbang daratan. Sebanyak 9 daerah di kepulauan dan 8 daerah di wilayah daratan. Karena itu menjadi penting transportasi laut tersedia dengan lancar. Terdapat 4 pulau mayor tempat berdirinya daerah-daerah otonom yang tergabung Provinsi Sultra, yaitu Pulau Muna, Buton, Wakatobi, dan Wawonii. Keempat pelabuhan inilah pintu gerbang untuk mengakses wilayah kepulauan tersebut. Berbagai jenis moda transportasi disediakan dan diatur rute serta jadwal keberangkatannya masing-masing oleh otoritas pelayaran. Berikut 4 pelabuhan yang tersedia di Kota Kendari. 1. Pelabuhan Nusantara Kendari Pelabuhan Nusantara Kendari Pelabuhan Nusantara Kendari merupakan pelabuhan umum, terletak di jantung kota. Pelabuhan bongkar muat penumpang dan barang. Awalnya dia melayani juga peti kemas, namun setelah adanya Pelab

Provinsi Sulawesi Tenggara setidaknya punya 5 bandar udara (bandara) komersial. Ada bandara peninggalan Belanda dan Jepang kemudian dikembangkan lebih jauh, yaitu Bandara Haluoleo Kendari dan Bandara Sugimanuru Muna Barat. Ada pula bandara yang dibangun belum lama berselang setelah Indonesia merdeka. Apa pertimbangan militer Jepang begitu banyaknya tempat di Sulawesi Tenggara mengapa memilih Pulau Muna untuk membangun satu landasan udara lagi, di samping Landasan Udara Kendari yang sudah ada dibangun Belanda? Perlu penelusuran lebih jauh oleh sejarawan dan arkeolog. Lepas dari tanda tanya itu, berikut 5 bandara di Sultra disusun berdasarkan urutan tahun kelahirannya. 1. Bandara Haluoleo Bandara Haluoleo kurang lebih 27 kilometer dari Kota Kendari merupakan peninggalan Belanda. Beberapa kali sudah ia berganti nama, mulai dari Lapangan Terbang Kendari II, Bandara Wolter Monginsidi, dan terbaru Bandara Haluoleo. Saat pendudukan Jepang, Lapangan Terbang Kendari II dijadikan pangkalan angka

Wakatobi hanya satu dari 4 pulau mayor di Sulawesi Tenggara yang memendam harta karun objek wisata alam yang eksotis. Mulai dari bawah laut, tepi pantai, hutan, sungai, air terjun, laguna, flora dan fauna endemik, gua purba, menara kars, hingga di angkasanya masih beterbangan burung langka dan layang-layang pertama di dunia, adalah semua apa destinasi wisata yang orang butuhkan, ada di jazirah ini. Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 17 kabupaten/kota, secara rinci 2 kota dan 15 kabupaten. Sebagian daerah-daerah itu berdiam di daratan utama Sulawesi dan sebagian tersebar di kepulauan. Persisnya 8 daerah di daratan dan 9 daerah di kepulauan. Wilayah Daratan Sebanyak 8 daerah di daratan adalah: Kabupaten Kolaka ibu kotanya Kolaka Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) ibu kotanya Wanggudu Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) ibu kotanya Tirawuta Kabupaten Konawe ibu kotanya Unaaha Kabupaten Konawe Utara (Konut) ibu kotanya Lasusua Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) ibu kotanya Andoolo Kota Kendari

Kolaka pada masa lalu merupakan bagian dari Sulawesi Selatan. Jepanglah yang mula-mula menariknya ke Sulawesi Tenggara. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kolaka ditetapkan bagian dari afdeling Luwu, Sulawesi Selatan, tulis portal resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tugu Tani Kolaka Afdeling Luwu meliputi 5 onder afdeling, yaitu Palopo, Masamba, Malili, Tana Toraja atau Makale, Rantepao, dan Kolaka. Afdeling Luwu beribu kota di Palopo. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, Hindia Belanda membentuk afdeling Boeton Laiwoi yang terdiri atas onder afdeling Buton, onder afdeling Laiwoi, dan onder afdeling Muna. Ibu kota diletakkan di Baubau. Pada masa penjajahan Jepang 1942-1945, mengingat perhubungan darat yang lebih dekat antara Kolaka dan Kendari, dibandingkan antara Kolaka dengan Palopo melalui laut, maka Kolaka Bunken dimasukkan ke dalam taktis Kendari Bunken. Tapi hanya dalam rangka tugas-tugas pemerintahan umum, sedangkan menyangkut tugas-tugas swapraja tetap berhubungan denga

Kota Baubau pernah jadi ibu kota Sulawesi Tenggara (Sultra) selama 7 tahun. Itu terjadi di awal kemerdekaan Indonesia.  Baubau berada di Pulau Buton, salah satu pulau dari 4 pulau mayor di bawah lengan tenggara Pulau Sulawesi, di samping Muna, Kabaena, dan Wakatobi. Buton juga dikenal dengan nama Wolio adalah satu dari 4 suku besar yang mendiami Sultra.  Benteng Keraton Buton Pemerintahan proklamator Indonesia, Ir Soekarno, ketika menetapkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan pada 1952 membentuk Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Sulselra) dengan ibu kota Makassar dan memasukkan Sultra sebagai salah satu kabupatennya. Ibu kota Kabupaten Sultra diletakkan di Baubau. Drs H La Ode Manarfa sebagai bupatinya. Status ibu kota kabupaten disandang Baubau sampai 1959 manakala Kabupaten Sultra mekar menjadi 4 daerah otonom, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Kendari, dan Kabupaten Kolaka. Baubau kemudian menjadi ibu kota Kabupaten Buton. Menjadi ibu kota bagi Baubau bukan

Sulawesi Tenggara atau yang biasa disingkat Sultra, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Pulau Sulawesi. Provinsi ini memiliki sejarah panjang yang dimulai jauh sebelum masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Sultra merupakan bagian dari Provinsi Celebes (Sulawesi) dengan ibu kotanya Makassar. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno melakukan pengaturan wilayah administrasi pemerintahan dan pada 1952 Sultra ditetapkan sebagai salah satu kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara (Sulselra) dengan ibu kotanya Makassar. Tujuh tahun kemudian, tepatnya 1959, Kabupaten Sultra dimekarkan jadi 4 daerah otonom yaitu Kabupaten Muna, Buton, Kendari, dan Kolaka. Nanti 1964 keempat kabupaten itu bergabung membentuk satu provinsi bernama Provinsi Sultra. Provinsi baru ini ditetapkan menjadi provinsi yang ke-26 di Indonesia. Sejak disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kem

Ilustrasi Semenjak Sulawesi Tenggara menjadi provinsi otonom, terpisah dari Sulawesi Selatan, kurang lebih 66 kepala daerah definitif pernah memimpin, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Dari semula 4 kabupaten hingga kini 15 kabupaten dan 2 kota tercatat sudah 11 kepala daerah yang merasakan dinginnya lantai penjara.  Pertanyaan paling menggoda, siapa kepala daerah di Sultra yang pertama kali dibui? Berikut ulasannya, kami sarikan dari berbagai sumber. 1. Adel Berty Adel Berty Kabar mengenai ada kepala daerah di Sultra diproses hukum karena kasus korupsi, pertama kali datang dari Kabupaten Kolaka pada 2003 silam. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra pada medio Desember 2003 menghentak publik dengan mengumumkan penetapan Drs Adel Berty MSi sebagai tersangka kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2002 senilai Rp3 miliar. Adel Berty belum lama menyelesaikan periode keduanya sebagai Bupati Kolaka yang menjabat sejak 1993 hingga 2002. Waktu itu K

Tidak semua Presiden Indonesia pernah berkunjung ke Provinsi Sultra. Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia pernah berkunjung ke Provinsi Sulselra namun tidak sampai menyeberang ke jazirah Sultra. Sulselra akronim dari Sulawesi Selatan-Tenggara. Pada awal kemerdekaan Indonesia, Sulawesi Tenggara (Sultra) masih lebur dalam Provinsi Sulselra yang beribu kota di Makassar. Sultra baru otonom sebagai provinsi pada 1964 dengan ibu kota Kendari. Megawati Soekarnoputri pernah bertandang, namun dalam posisi tidak sedang menjabat presiden, karena itu dia tidak dimasukkan dalam laporan ini.  Berikut ini presiden yang tercatat pernah berkunjung ke Sultra. 1. Soeharto Soeharto Berita pertama mengenai kedatangan presiden di Sultra termuat dalam lembar sejarah 1971, ketika Presiden Soeharto pada 14 April tahun itu melakukan kunjungan perdananya di Kendari, semenjak dilantik menjadi presiden kedua pada 1967. Persis 4 tahun setelah bertahta. Soeharto dijamu Gubernur Sultra masa itu Eddy Sabara, da

Sebagian wilayah Buton ada di daratan utama Pulau Sulawesi lengan tenggara. Berbagi tempat dengan Kerajaan Konawe yang merajai hampir semua wilayah daratan. Buton adalah suku yang mendiami sebuah pulau kecil yang terletak di bawah lengan tenggara Sulawesi. Bagaimana Buton bisa masuk sejauh itu? Terlebih wilayah yang diarsir Buton adalah wilayah yang didiami suku Moronene pemilik Kerajaan Moronene. Tentang bagaimana Moronene masuk menjadi bagian dari wilayah administrasi Buton panjang ceritanya. Menurut situs resmi Pemkab Bombana ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda yang memasukkan distrik-distrik di Moronene ke dalam wilayah administrasi Buton. Sebatas itu. Penjelasan lebih jauh soal ini ditemukan dalam cerita rakyat Moronene yang dituturkan turun-temurun ini.  Terbentuknya Kerajaan Moronene Kerajaan Moronene dimulai suatu hari di abad ke-9 Raja Luwu Sawerigading menyuruh adik kandungnya, Dendeangi, pergi ke bagian paling selatan jazirah tenggara untuk m